PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

 Pembangunan yang seimbang danterpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsippembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruhsektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009, perbaikanpengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkanuntuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alammampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangkapanjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alamdiharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkankesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkunganhidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam kaitan ini,pembangunan berkelanjutan terus diupayakan menjadi arus utama dari pembangunannasional di semua bidang dan daerah.

Pembangunan kehutanan selamalebih dari tiga puluh tahun telah difungsikan sebagai penunjang pembangunanekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan kayu secara berlebih, sementara masalahsosial dan lingkungan yang berkaitan dengan hutan kurang mendapat perhatianyang memadai. Akibat dari itu, hutan Indonesia telah terdegradasi dengankecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun pada tataran pemikiran telahdisadari akan peran hutan sebagai fungsi penunjang ekosistem kehidupan yanglebih luas dan upaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainableforest management) telah seringkali dibahas, namun dalam prakteksehari-hari di lapangan degradasi hutan masih terus berlanjut. Dampak-dampaknegatif dari degradasi hutan juga semakin sering terjadi dengan korban jiwa danmateri yang semakin besar. Dalam jangka pendek hal ini diperkirakan masih sulituntuk diatasi karena upaya perbaikan yang dilakukan akan berkejaran dengandegradasi yang terjadi. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah peningkatanperbaikan pengelolaan hutan secara terus menerus, baik perbaikan dari segikualitas pengelolaan maupun skala aksi di lapangan. Disamping itu jugadiperlukan suatu gerakan nasional yang konsisten dan terus menerus yangmelibatkan semua pihak, antara lain dengan meningkatkan peran kelembagaanpengelola kehutanan yang harus semakin handal.

Berdasarkan kondisi umum tersebutdiatas, perbaikan pengelolaan sumber daya hutan dilakukan melalui penguatankelembagaan pengelola hutan dengan membentuk unit-unit pengelola lapanganberupa kesatuan pengelola hutan (KPH) yang mencakup seluruh jenis hutan yaituhutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Untuk mewujudkan haltersebut, pada tahun 2005 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut.Dalam rangka pelaksanaan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi SumberdayaHutan telah dilakukan penetapan kawasan hutan sebanyak 35 unit dengan luassekitar 110 ribu ha, penunjukan kawasan hutan dan perairan untuk 3 provinsi,pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat, penyelesaianrestrukturisasi terhadap 17 HTI dan HPH/IUPHHK pada 73 perusahaan, sertapengembangan produk kayu bernilai tinggi. Dalam pelaksanaan programperlindungan dan konservasi sumber daya alam telah dilaksanakankegiatan-kegiatan meliputi penetapan 5 Taman Nasional baru, pengembanganpusat-pusat penyelamatan satwa, pemberdayaan masyarakat dalam pelestariansumber daya alam, implementasi kolaborasi pengelolaan taman nasional untuklebih dari 9 taman nasional, sosialisasi sistem peringkat bahaya kebakaran, danpembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan di 15 provinsi. Selanjutnya,dalam implementasi Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alamtelah dilakukan pelaksanaan kajian awal untuk rencana induk pelaksanaanrehabilitasi ekosistem mangrove di Provinsi NAD, pelaksanaan rehabilitasi hutanlindung seluas 89 ribu ha, pelaksanaan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan yangmasih berjalan sampai tahun 2007, serta penelitian teknik rehabilitasi lahankritis bekas tambang, teknik dan kelembagaan rehabilitasi lahan gambut, danteknik rehabilitasi lahan terdegradasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakandalam pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alamdan Lingkungan Hidup adalah: pengembangan sistem pengawasan dan pengelolaanpemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat, bimbingan teknis perencanaanpengembangan social forestry di 15 provinsi dan monitoring dan evaluasipenyelenggaraan social forestry di 20 provinsi, serta pembangunanfasilitas pelatihan pemadaman kebakaran hutan untuk petugas dari 4 TamanNasional. Sedangkan kegiatan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan ProgramPeningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidupadalah: pembentukan forum DAS dan forum komunikasi kelompok kerja DAS di 9 DAS.

Di samping itu, sektor kelautanyang merupakan salah satu sektor pembangunan berbasis pada sumber daya alam danjasa-jasa lingkungan, diharapkan dapat menjadi andalan dalam mendukungperekonomian nasional dan daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyatIndonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan, telah dihasilkan beberapapencapaian yang meliputi: (1) penanganan pencurian ikan (illegal fishing);(2) pembangunan/ pemberdayaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulauterluar/terdepan; (3) pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu; dan(4) konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan.

Banyaknya praktik pelanggaran dan illegalfishing telah mengakibatkan kerugian negara cukup besar. Untuk meminimalkankerugian yang terjadi, telah dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan teritorial dan Zona Ekonomi EkslusifIndonesia (ZEEI) melalui penerapan sistem Monitoring Controlling andSurveillance (MCS). Sistem ini terdiri atas Vessel Monitoring System(VMS) yang bermanfaat untuk memantau kapal perikanan yang beroperasi diperairan Indonesia dan ZEEI melalui pemasangan transmiter di kapal-kapalperikanan, dan didukung oleh 18 kapal patroli, 50 alat komunikasi, 600 PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS), dan sistem pengawasan berbasis masyarakat(SISWASMAS) di setiap wilayah. Dalam kurun waktu 2004-2005, transmiter yangtelah dipasang berjumlah sekitar 1.375 buah, sementara itu juga telah terbentukkelompok masyarakat pengawas sebanyak 579 kelompok, dan diperkirakan mencapaisebanyak 650 kelompok pada tahun 2006. Selain itu, juga dilaksanakan operasiterpadu yang terdiri atas unsur-unsur Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP),TNI AL, Polair dan TNI AU, serta kelompok masyarakat pengawas, di samping gelaroperasi mandiri yang dilakukan oleh DKP. Perbaikan sistem perijinan usahapenangkapan dan penyiapan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan juga telahdilaksanakan untuk mendukung penanggulangan illegal fishing.

Dalam rangka pengembangan danpengelolaan sumber daya kelautan telah dilaksanakan penyusunan rencanapengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, rencana zonasi wilayah pesisir, danpelatihan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di 15 provinsi, yang mencakup 42kabupaten/kota. Di samping itu, pada tahun 2005 juga mulai dilakukan perumusandan penyusunan kebijakan kelautan nasional (ocean policy). Dalam rangkapendayagunaan potensi sumber daya kelautan non-konvensional, telah dilakukanpengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang tersebar sedikitnya di 463titik. Pengangkatan BMKT telah dilakukan di Pantai Utara Cirebon dengan nilaitaksir sebesar Rp225 miliar. Di bidang penataan ruang laut yang merupakan basispengembangan wilayah pesisir, telah dilakukan penyusunan tata ruang pesisir,laut dan pulau-pulau kecil pada skala regional, provinsi, kabupaten/kota dankawasan, serta penyusunan rencana detail lokasi kawasan unggulan. Dalam kaitanitu, telah dilakukan pula pengelolaan ruang laut kawasan Teluk Tomini, SelatKarimata, Teluk Cenderawasih dan Teluk Balikpapan.

Pembangunan pulau-pulau kecil telahmenjadi perhatian khusus untuk ditangani dalam beberapa tahun ini, mengingatkondisinya yang tertinggal dan sebagian dari pulau-pulau tersebut sebagai titikpangkal perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dalam pengembangandan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia, sejak tahun 2002 telah dibentukKelompok Kerja Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagaiwadah koordinasi lintas sektor dan daerah. Pada tahun 2005, pemerintah pusatbersama-sama dengan pemerintah daerah telah melakukan kegiatan toponimi(penamaan pulau) di 8 provinsi, yaitu: Bangka Belitung, Riau, Maluku Utara,NTB, NTT, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain itu,dilakukan pengembangan pariwisata bahari di kawasan pulau-pulau kecil di 6lokasi. Selanjutnya, guna mempercepat pembangunan pulau-pulau kecil terluar di13 kabupaten, pemerintah telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana energitenaga surya dan alat komunikasi. Khusus untuk penanganan dan pemanfaatanpulau-pulau terdepan/terluar yang berjumlah 92 pulau, telah dikeluarkanPeraturan Presiden No. 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Terluar.Diharapkan dengan keluarnya Perpres tersebut akan dapat mempercepat penanganandan pengembangan pulau-pulau terluar yang ada baik dari segi hankam maupunkesejahteraan.

Saat ini, kondisi ekosistem pesisir disebagian wilayah telah mengalami kerusakan dan pencemaran yang tinggi, yangdigambarkan dengan kerusakan rata-rata terumbu karang sebesar 40 persen,penurunan luasan mangrove, dan pencemaran yang tinggi di beberapa wilayahpesisir/laut. Sebagai salah satu upaya pengurangan perusakan, dilakukan programperlindungan dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan dengan caramelakukan rehabilitasi terumbu karang di 8 provinsi yang meliputi 12kabupaten/kota, penanaman mangrove, dan pengelolaan konservasi kawasan dankonservasi jenis. Selama kurun waktu 2002–2005, telah ditetapkan luasan kawasankonservasi laut daerah (KKLD) melalui SK Bupati dan calon KKLD sekitar dua jutahektar, yang diperkirakan akan bertambah sebesar 700 ribu hektar pada tahun 2006.Selain itu, persiapan juga dilakukan dalam rangka pengusulan marine worldheritage site, yaitu Taman Nasional Bunaken, Takabonarate, Kepulauan Banda,Raja Ampat, Kepulauan Derawan, dan Wakatobi. Pada tahun 2005 dan 2006 telahdilaksanakan kegiatan kerjasama regional dengan Malaysia dan Filipina dalampengelolaan kawasan konservasi laut Sulu Sulawesi (Sulu Sulawesi Marine Eco-Region),dan telah menghasilkan rencana aksi konservasi di tingkat nasional danregional. Selain itu, telah dilakukan pula pengelolaan sumber daya secaraberkelanjutan di perairan Arafura dan Timor yang dilaksanakan melalui kerjasamadengan Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea.Untuk kerjasama pengelolaanlaut antar daerah antara lain telah dilaksanakan di Selat Karimata dan TelukTomini. Sebagai upaya mitigasi bencana lingkungan laut, telah disusun pedomanstrategi nasional mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bidang energi dan sumber dayamineral juga memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal initerbukti dengan besarnya peranan sektor energi dan sumber daya mineral sebagaipenyedia sumber energi, sumber devisa, penerimaan negara, sumber bahan bakuindustri, wahana alih teknologi, pendukung pengembangan wilayah, menciptakanlapangan pekerjaan dan pendorong pertumbuhan sektor lain. Komoditi yangdihasilkan dari sektor ini masih memegang peranan penting dalam perekonomiannasional, menyumbang hampir mencapai 30% dari total pendapatan negara.Perbaikan iklim investasi mutlak diperlukan guna terus mendukung fungsi sektorenergi dan sumber daya mineral sebagai tulang punggung penggerak roda ekonominasional dalam tahun-tahun mendatang. Di samping itu penyempurnaan aturan mainmengenai pengelolaan produksi pemanfaatan minyak dan gas bumi (migas) perluterus disempurnakan guna mendukung peningkatan devisa sebagai penerimaannegara.

Dalam tahun-tahun mendatang, sektorindustri akan terus menjadi konsumen energi final yang paling besar. Berbedadengan sektor transportasi yang hanya mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM),sektor industri mengkonsumsi berbagai jenis energi final, seperti BBM (35–40%),gas bumi (30–35%), batu bara (15–18%), Liquified Petroleum Gas (LPG)(0–1%), dan listrik (10–12%). Di samping itu pemanfaatan bahan bakar gas (BBG)terutama untuk sektor transportasi menjadi salah satu opsi yang perlumendapatkan perhatian. Dengan meningkatnya harga BBM akhir-akhir ini –berkurangnya subsidi BBM – ada potensi untuk menggeser kedudukan BBM di sektorindustri oleh berbagai jenis energi final lainnya. Gas bumi, batu bara, dan LPGmenjadi lebih kompetitif untuk digunakan sebagai energi input di sektorindustri. Belum lagi energi final lainnya yang bersumber dari nabati (biofuel)atapun hayati (biomass), yang jika dikelola dengan baik akan merupakan sumber energialternatif (yang juga kompetitif) pengganti BBM.

Lingkungan tektonik Indonesiamemberikan implikasi kepulauan Indonesia kaya akan sumber daya energi danmineral. Penelitian dan penyelidikan terhadap sumber daya energi fosil sepertimigas, Coal Bed Methane (CBM), gas hydrat dan batubara perluditingkatkan agar potensi yang ada terkelola dengan optimal. Tidak kalahpenting juga, adalah meningkatkan penemuan keberadaan endapan-endapan minerallogam seperti tembaga, emas, nikel, dan timah yang terletak pada busur-busurmagmatik dan membentuk proses mineralisasi. Busur magmatik aktif yang terdapatdi kawasan Indonesia ini selain membawa mineral-mineral berharga jugamenghasilkan suatu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan yaitu panasbumi. Cadangan panas bumi yang dimiliki cukup besar untuk menunda posisiIndonesia sebagai net oil importer dan mendukung diversifikasi energi primerbila dapat dioptimumkan pemanfaatannya. Beberapa komoditi mineral logam yangmemiliki nilai ekonomi tinggi diantaranya emas, tembaga, timah, dan nikel, jugakomoditi mineral non logam atau mineral industri yang sangat beragam jumlahnyasaat ini perlu dikembangkan secara intensif.

Indonesia juga berpotensi besar terkenabencana geologi. Mitigasi bencana geologi sangat penting dilakukan dalammelindungi seluruh rakyat baik jiwa maupun harta bendanya. Pemanfaatanteknologi geologi memegang peranan penting dalam pemanfaatan lahan untukkawasan pertambangan, kawasan industri, hutan lindung serta untukpariwisatanya, sehingga tumpang tindih lahan tidak terjadi. Penyebaraninformasi geologi dan sumber daya mineral yang lengkap akan sangat membantu.Kedepan, informasi geologi dan sumber daya mineral harus dengan mudah didapatbaik berkaitan dengan dunia usaha maupun kebencanaan. Kondisi geologi danpotensi mineral Indonesia sangat menarik, namun masih banyak wilayah yang belumdijangkau oleh kegiatan eksplorasi secara intensif.

Selama tahun 2005 keadaan lingkunganhidup banyak mengalami tekanan di hampir seluruh wilayah tanah air yangdidominasi oleh kejadian bencana alam dan lingkungan, serta beragam masalahlingkungan hidup. Bencana alam yang terjadi diantaranya adalah gempa bumi,tsunami, tanah longsor, banjir dan letusan gunungapi, di berbagai daerah,dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Bencana gempa bumi, tsunami, tanahlongsor, banjir dan letusan gunungapi telah menimbulkan kerusakan lingkunganseperti rusaknya kawasan budidaya (persawahan, perkebunan, peternakan, danpertambangan) sarana prasarana, harta dan jiwa manusia. Penyebab banjir dantanah longsor adalah kombinasi antara besaran curah hujan, struktur geologi,jenis tanah dan daya dukung dan atau kawasan lindung yang dialih fungsikan.Beragam faktor penyebab banjir (dan juga tanah longsor) untuk setiap lokasi namunterdapat faktor yang sama yaitu kombinasi antara curah hujan, daya dukunglingkungan, dialih fungsikannya kawasan lindung khususnya hutan lindung danmasyarakat yang terkena musibah tinggal di kawasan lindung. Kejadian bencanagempa bumi, tsunami dan letusan gunungapi juga tidak terlepas dari dinamikageologi yang memerlukan penelitian, penyelidikan dan sekaligus mitigasi bencanayang baik agar dampak negatif dari bencana dapat diminimalkan.

Disamping itu, Kejadian Luar Biasa(KLB) berbagai penyakit menular muncul secara bergantian, tidak saja flu burung(Avian Influenza) yang telah mewabah dan menjadi sorotan secarainternasional, akan tetapi penyakit-penyakit lain yang sampai sekarang masihmenjadi masalah perlu menjadi perhatian pula. Demam berdarah selalu munculsetiap tahun di berbagai daerah, polio, busung lapar, tuberkulosisi (TBC),muntaber dan malaria masih mewabah di beberapa provinsi. Upaya penanganansecara kuratif (pengobatan) memang perlu dilakukan akan tetapi penanganansecara promotif dan pencegahan masih kurang mendapat perhatian. Keadaan di atastidak lepas kaitannya dengan degradasi kualitas fungsi lingkungan diikutidengan gaya hidup tidak sehat serta kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Di lain pihak, pembangunan bidang lingkungan hidup, telahmencatat beberapa capaian dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.Untuk itu telah dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadappencemar dan perusak lingkungan, penyusunan berbagai peraturanperundang-undangan di bidang lingkungan hidup, peningkatan kesadaran semualapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyebarluasaninformasi dan isu lingkungan hidup yang dilakukan di pusat dan daerah jugatelah meningkatkan kepedulian banyak pihak terhadap kondisi lingkungan hidup.Disamping itu, telah dilaksanakan Program Bangun Praja, Program PenilaianPeringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), danProgram Super Kasih, pembinaan tim penilai AMDAL, serta terbentuknya EnvironmentalParliament Watch. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia juga telahmelaksanakan kegiatan di bidang perlindungan lapisan ozon dari kerusakan akibatpenggunaan bahan-bahan kimia, sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Winadan Protokol Montreal di bidang perlindungan lapisan ozon.

Pembangunan bidang meteorologi dangeofisika memiliki peran yang penting untuk negara tropis dengan keunikangeografis, cuaca, dan iklim seperti Indonesia. Variabilitas iklim sertakarakteristik kegempaan yang terkait erat dengan rentannya Indonesia terhadapproses aktivitas bumi yang tidak pernah berhenti dapat muncul dalam bentukfenomena alam seperti curah hujan ekstrim, banjir, longsor, kemarau panjang,angin topan, puting beliung, gempa bumi dan tsunami akan membawa dampak burukbagi kehidupan manusia berupa korban jiwa maupun harta benda. Catataninternasional tentang jumlah korban bencana (1994–2003) menunjukkan bahwa diAsia terjadi bencana dua sampai tiga kali setiap tahun. Sembilan persen darijumlah korban bencana adalah penduduk Asia, dan Indonesia menduduki urutan ke-4di Asia setelah China, India dan Filipina.

Untuk tujuan mengurangi dampak bencanadiperlukan informasi awal yang tingkat ketepatan dan kecepatannya tinggi agardapat tepat sesuai kebutuhan dan dapat diterima end-user dalam waktuyang singkat. Informasi dini pada dasarnya tidak hanya digunakan untukpenanggulangan bencana tapi juga sebagai landasan operasional dalam kegiatanperencanaan keselamatan transportasi baik udara, laut dan darat; peningkatanproduksi pangan; pelestarian lingkungan hidup; pertahanan dan keamanan;kesehatan; dan pariwisata.

Berbagai upaya perbaikan pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dilakukan masih memerlukantindak lanjut mengingat masih banyaknya masalah serta tantangan yangdihadapi dalam tahun 2006.  Permasalahan yang diperkirakan masihdihadapi dalam pembangunan kehutanan pada tahun 2007 adalah: (1) masihlemahnya kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya hutan khususnya di tingkatlapangan sehingga pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forestmanagement/SFM) masih belum dapat dilaksanakan dengan baik; (2) belumoptimalnya pemanfaatan aneka fungsi hutan karena pengelolaan hutan masihbertumpu pada hasil hutan kayu; (3) masih belum selesainya restrukturisasiindustri kehutanan sehingga permintaan bahan baku kayu dari industri dalamnegeri jauh melebihi kemampuan penyediaan yang berkelanjutan; (4) masihlemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran UU dan peraturan yang terkaitdengan kehutanan sehingga kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging),tebang berlebih, perdagangan kayu ilegal (illegal trading), pembakaranhutan, konversi kawasan hutan , dll masih sering terjadi; (5) kurangnyapelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, antara lainkarena tidak jelasnya pelaksanaan aturan kerjasama pemerintah dan masyarakat,serta kondisi kemiskinan masyarakat sehingga cenderung mudah dimanfaatkan untukmendukung kegiatan-kegiatan ilegal; (6) kurang efektifnya pelaksanaan kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan dan konservasi, penatagunaankawasan hutan, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan program pembangunankelautan permasalahan yang masih akan dihadapi dalam tahun 2007 adalah: (1)masih rendahnya sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumber dayakelautan, serta lemahnya penegakan hukum dalam penanganan illegal fishing;(2) kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan diZona Ekonomi Ekslusif Indonesia, termasuk potensi kelautan non-konvensional;(3) belum berkembangnya pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau-pulauterdepan/terluar; (4) belum selesainya penetapan batas laut Indonesia dengannegara tetangga; (5) rusak dan tercemarnya ekosistem pesisir dan laut; (6)sering terjadi konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan danperikanan karena belum tertatanya ruang laut dan pesisir.

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang energidan sumber daya mineral, kebutuhan akan BBM dalam negeri dalam kurun waktu20 tahun terakhir meningkat, dengan laju pertumbuhan sekitar 5–6% per tahun.Namun, hal ini tidak diikuti dengan peningkatan produksi minyak bumi. Bahkan,produksi minyak bumi pada lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukupberarti. Hal ini disebabkan oleh karena: a) tidak ditemukannya cadangan barudengan skala besar untuk dapat dikembangkan; dan b) sebagian besar darilapangan minyak yang saat ini sedang berproduksi merupakan lapangan tua –mengalami penurunan produksi secara alamiah sebesar kurang lebih 15% per tahun.Investasi (eksplorasi) di bidang migas juga tidak berkembang terutamadisebabkan oleh terbitnya beberapa peraturan yang memberatkan investor, sepertipemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam tahap eksplorasi, pemberlakuanbea masuk terhadap barang-barang impor Migas, dan pembatasan kegiataneksplorasi di kawasan hutan lindung. Pemanfaatan dan pengembangan gas bumi saatini belum mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor.Sebagian besar gas bumi diekspor dalam bentuk liquified natural gas(LNG). Kelangkaan pasokan gas bumi terjadi dibeberapa daerah misalnya di JawaTimur, untuk kepentingan tenaga listrik, dan di Aceh, untuk bahan baku pabrikpupuk dan petrokimia. Terbatasnya prasarana tranportasi gas bumi merupakanhambatan yang utama dalam pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri,disamping masih tingginya ongkos produksi gas bumi dibandingkan dengan tingkatkemampuan konsumen gas dalam negeri, terutama rumah tangga.

Persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaanlingkungan hidup diantaranya adalah peningkatan pencemaran air, penurunankualitas udara khususnya di kota-kota besar, kerusakan habitat ekosistempesisir dan laut yang semakin parah, ancaman terhadap keanekaragaman hayati,kekurangan sumber air bersih di daerah tertinggal/sulit air, lemahnyaharmonisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, dan rendahnya kesadaranmasyarakat yang dalam pemeliharaan lingkungan. Berbagai persoalan lingkunganhidup tersebut telah menurunkan kualitas media lingkungan hutan, tanah, airtanah dan air permukaan, udara dan atmosfir, pantai dan laut, yang berakibatpada penurunan kualitas lingkungan sebagai penyangga kehidupan.

Bila ditinjau dari luas wilayahIndonesia, jumlah stasiun pemantauan yang ada saat ini belum cukup untuk dapatmemberikan pelayanan informasi meteorologi dan geofisika ke seluruhwilayah Indonesia. Enam stasiun meteorologi maritim, 21 stasiun klimatologi,dan 31 stasiun geofisika yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Kualitas datasangat dipengaruhi oleh keakurasian sistem peralatan yang digunakan sertapelaksanaan kalibrasi peralatan tersebut. Pemantauan fenomena meteorologi dangeofisika harus dilakukan secara terus menerus, tidak mengenal batas wilayahserta diperlukan aksesibilitas pertukaran data dan informasi secara mudah dancepat. Kondisi sarana komunikasi meteorologi dan geofisika saat ini dirasakanmasih belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan operasional tersebut.